POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten Bogor, menerima meraih nilai 99,82 persen dalam Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM.
Penghargaan diterima Pj Bupati Bogor Bachril Bakri di Kampung Politeknik Pengayoman, Kota Tangerang, Senin, 16 Desember 2024.
Untuk diketahui, berdasarkan nilai yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa nilai reformasi hukum Pemkab Bogor mendapat nilai sebesar 99,82 persen dengan nilai A atau istimewa.
Baca Juga: Polres Bogor Siapkan 20 Pos Pengaman Nataru, Tetap Fokus si Jalur Puncak
Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator yakni, penilaian pertama yakni memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.
Kedua adalah bagaimana kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas, ketiga penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.
Variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.
Baca Juga: First Media powered by XL Axiata Raih Penghargaan ICXA 2024, Bukti Komitmen pada Pelanggan
Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menyampaikan, penghargaan terbaik kedua tingkat nasional untuk Indeks Reformasi Hukum ini merupakan salah satu berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.
Prestasi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Kita pertahankan terus untuk semakin baik, tertibnya hukum tertibnya pembentukan produk hukum dan tertib dalam penyelenggaraan hukum dan penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi dan deregulasi dan peningkatan penguatan hukum,” terang Bachril.
Ia juga menyatakan, prestasi ini merupakan satu hal yang membanggakan karena Pemkab Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Usulkan Raperda untuk Guru, Perempuan, dan Identitas Kota
“Secara tidak langsung akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, insya Allah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” kata Bachril. ***
