POJOKJABAR.com, BOGOR – Ditetapkannya Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), rupanya tak meredam kekecewaan 145 karyawan PDJT.

Malah, dalam waktu dekat karyawan bakal membawa kasus tidak dibayarnya gaji mereka selama lima bulan ke ranah hukum.

Kepala Bidang Operasional PDJT, Fajar Cahyana mengatakan, banyak pengacara yang bersedia mendampinginya tanpa dibayar.

Karyawan kata dia, bersedia untuk kembali mengoperasionalkan bus Transpakuan sesuai arahan Plt, tapi pihaknya meminta Pemkot Bogor untuk melunasi gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan.

“Kalau pemerintahnya sudah tidak mampu membayar untuk apa, tapi harapan teman-teman masih ingin bekerja, jangan digantung-gantung jangan dijanjikan melulu,” ujarnya kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group), Jumát (19/05/2017).

Ia mengatakan, selama perusahaan belum diputuskan pailit (bangkrut), berarti hak-hak karyawan berupa gaji masih terus berjalan. Artinya, memasuki bulan Juni mendatang tunggakan gaji yang belum diterima karyawan adalah sebanyak lima bulan gaji.

“Kan kasian pemerintah juga, ketika tidak ada keputusan pailit perusaannya, berarti hak karyawan terus berjalan,” katanya.

Fajar menerangkan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 23, jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun perusahaan selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar upah karyawan, maka karyawan berhak mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Karyawan berhak mengajukan PHK tanpa mengurangi haknya sedikitpun, jadi hak-haknya diberikan penuh, full. Kita tidak menuntut lebih, terkait transpakuan kedepannya mau dijadikan apa, entah BUMD atau BLUD itu terserah,” tuturnya.

Kini dirinya menunggu hasil keputusan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor. Sudah beberapa kali menurutnya PDJT melakukan pertemuan dengan pihak Disnakertrans Kota Bogor, tapi hingga kini tidak membuahkan hasil.

Sehingga, keputusan yang bakal dirilis oleh Disnakertrans ini akan dianggap titik puncak kejelasan nasib para pegawai. “Kalau tidak ada jawaban dari disnaker yang jelas, kami akan mengajukan ke langkah hukum. Banyak bantuan hukum yang bersedia tanpa meminta biaya, pengacara mau untuk menjadi pendamping karyawan,” tarangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor yang ditunjuk sebagai Plt Direktur PDJT, Rakhmawati mengatakan, karyawan tidak bisa menyalahkan Pemkot Bogor dan membawanya ke ranah hukum.

Sebab, dalam kondisi tersebut, wali kota Bogor merupakan pemegang saham, bukan pelaksana. “Istilahnya ada rumah makan saya kasih modal, Managernya tidak bisa menjalankannya, apakah pemilik modal yang diperkarakan, kan tidak. Seperti itu kalau digambarkan,” jelas Rakhma di Aula Graha Pena, Jumát (19/5).

Menurut Rakhma, terpenting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah permasalahan masing-masing karyawan. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dirinya akan menyelesaikan terkait permasalahan sekolah anak-anak karyawan PDJT.

“Menyelesaikan keluh-kesah mereka, anak sekolah, ada yang mau ujian, ada yang belum bayaran, hal-hal seperti itu yang kita selesaikan dulu. Itu dulu yang penting, kita sudah mendata semua, sedang diolah sekarang. Ada yang mau ujian dan belum bayaran nanti kita beri tahu ke sekolahnya,” paparnya.

Terkait operasional bus PDJT, ia mengatakan akan dilakukan secara bertahap. Pertama, dirinya akan memastikan paling sedikit lima bus PDJT bisa kembali dioperasikan. “Yang jelas langkah pertama, ingin ngecek bus dulu, minimal lima bus untuk dioperasikan.

Operasionalnya seperti apa, kita ada langkah-langkah ke sana, tapi yang diselesaikan adalah masalah-masalah kekeluargaan dulu,” tandasnya.

(radar bogor/cr3/c)

Waduh… Lima Bulan Gaji Tak Cair, Karyawan Transpakuan Ancam Tuntut Wali Kota Bogor

Ditetapkannya Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), rupanya tak meredam kekecewaan 145 karyawan PDJT.